Banten | medsosbanten.com – Proyek yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten cukup banyak,melalui hasil Penunjukan Langsung (PL) yang saat ini tengah dikerjakan diwilayah Kabupaten Tangerang, ada 6 diantaranya diduga kuat bermasalah dan berkualitas rendah, (Senin 23/10/2023)
Lemahnya fungsi pengawasan hingga sampai adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh para pengawas Dinas Perkim Provinsi Banten,sebagai penanggung jawab kegiatan kegiatan tersebut dinilai berbagai pihak menjadi awal mula terjadinya dugaan penyimpangan yang marak terjadi.
Diketahui ke 6 Paket Proyek yang diduga kuat jadi ajang korupsi tersebut tersebar dibeberapa titik di Lima Kecamatan berbeda yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang yakni : Kecamatan Sukamulya (1) titik, Balaraja (2) Cisoka (1) Rajeg (1) Tigaraksa (1) dengan Spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :
1) Peningkatan jalan paving blok Kp.Tegalame Rw 05 Desa Tobat Kecamatan Balaraja.
2) Peningkatan jalan paving blok Kp.Pakuhaji Rt 05/06 Kecamatan Balaraja
3) Peningkatan jalan paving blok Kp.Tegal Bajo Rt 02/05 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
4) Peningkatan jalan paving blok Perum Pondok Sukatani Permai,Kel.Sukatani Kecamatan Rajeg.
5) Peningkatan jalan Kp.Masjid Rt 02/04 Desa Cibugel Kecamatan Cisoka
6) Peningkatan jalan Rt 01/02 Kp Kemuning Desa Benda Kecamatan Sukamulya
Dalam plaksanaan didapati beberapa proses pengerjaan yang diduga dinilai menyimpang dari Spesifikasi Teknis Kegiatan yang tertuang didalam RAB,mulai dari tidak terdapat penerapan standar menejemen K3 proses galian pada badan jalan tidak dilakukan,pengamparan aggregat dan proses pemadatan yang jauh dari kata maksimal,bahkan cendrung tidak dilaksanakan hingga sampai pada jenis penggunan Kasteen yang diduga kuat tidak sesuai ukuran,bahakan salah satu dari Enam Proyek tersebut terlihat Amburadul.
Sementara itu Adib Solihin,ST,M.Si,yang merupakan Kepala Bidang (KABID) Dinas Perkim Provinsi Banten,yang coba dikonfirmasi hingga kini dirinya nampak enggan untuk memberikan penjelasan,dan lebih memilih untuk diam seribu bahasa”Bungkam”.
Menanggapi hal tersebut Yohanes Barus,SH.,MH selaku Ketua LBHK – Wartawan Provinsi Banten menilai bahwa kinerja para pengawas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi banten didalam proses pengerjaan kontruksi masih sangat jauh dari harapan,dan cendrung melakukan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan penyimpangan yang belakangan banyak terjadi.
“Saya secara pribadi sangat prihatin dengan apa yang belakangan ini marak terjadi,banyak sekali pekerjaan proyek yang cendrung dikerjakan asal jadi,yang tentunya hal itu dapat mengakibatkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran yang dipruntukan untuk pembangunan proyek tersebut,pengawasan yang seharusnya menjadi harapan awal bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sebuah pembangunan yang berkualitas dan bertahan lama,justru malah sebaliknya menjadi awal muawal terciptanya sebuah pembangunan dengan kualitas rendah,ucap herman kepada Wartawan
Iapun bersama lembaganya akan membuat pengaduan ke Penagak Hukum terkait pekerjaan tersebut, sebab kuat dugaan hampir semua proyek di Dinas Perkim Provinsi Banten diduga bermasalah, hal ini ada apa terangnya.(Bismar/Tim)
